Puncak Siosar Bentrok, Polda Sumut Tetapkan 17 Tersangka

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

LASSERNEWS.COM – Medan, Polres Tanah Karo dan Ditkrimum Polda Sumut menetapkan 17 tersangka terkait konflik yang terjadi di Puncak 2000, Siosar Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Tanah Karo.

Hal ini disampaikan Kapolres Tanah Karo, AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SH SIK pada paparan tentang penanganan konflik yang terjadi antara PT BUK (Bibit Unggul Karobiotik) dan masyarakat di Aula Tribrata Polda Sumut, Senin (23/5) sekira pukul 19.30 WIB.

“Kita sudah menetapkan 17 tersangka dari kedua belah pihak yang bertikai yaitu PT BUK dan masyarakat. Dari 17 tersangka yang ditetapkan ada 16 tersangka dari pihak PT BUK dan 1 tersangka dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan konflik kedua belah pihak yang terjadi puncaknya tanggal 17 Mei 2022 lalu.

“Konfilk yang terjadi tanggal 17 Mei itu dipicu karena pihak PT BUK mendatangkan alat berat ke lahan sengketa, sehingga warga yang tidak senang melakukan upaya penghadangan. Akibatnya terjadi bentrok antara pekerja PT BUK dan masyarakat. Pada konflik itu terjadi kerugian material yaitu satu bagunan yang ada di lahan sengketa, 12 sepedamotor dan 1 mobil masyarakat dirusak,” ungkap Ronny.

Ia menambahkan, dalam bentrok tersebut jatuh korban luka 3 orang dari masyarakat dan 1 orang dari PT BUK.

Dijelaskan Kapolres Karo tanah yang disengketakan ada dua bagian, masing-masing pihak punya alas. Pihak PT BUK mengklaim punya surat HGU atas tanah 98, 5 Ha dan surat atas tanah yang lain yang masih ada di sekitar HGU tersebut.

Masyarakat juga mengklain bahwa tanah yang diusahakan PT BUK dan tanah sekitarnya merupakan bagian tanah ulayat dan sebagian masuk dalam kawasan hutan.

Untuk itu, lanjut Kapolres Karo, pihak terkait dari PT BUK, masyarakat, BPN, TNI, Polri dan Forkopinda supaya duduk bersama menyelesaikan konflik tersebut.

Sementara Dirkrimum, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, SIK, MH menyebutkan mulai tahun 2020 sudah ada 12 pengaduan yang masuk ke Polres Tanah Karo.

“Sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah ada 12 laporan yang masuk ke polisi dan semuanya akan diproses secara bertahap,” ujar Tatan

Tatan menyebut, untuk sementara lahan sengketa dalam status quo dan diberi garis polisi.

Sementara Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang menyebut untuk konflik kedua belah pihak terus dilakukan upaya penyelesaian.

“Kita berharap keduabelah pihak menahan diri dan biarkan proses hukum perdata atas keabsahan klaim kepemilikan tanah,” ujarnya

Di akhir paparan, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi SIK MH mengatakan agar semua bersabar dan berharap konflik ini segera selesai.

” Kita harus bersabar dan berharap konflik ini segera selesai,” tutupnya. (TM/c)