Fraksi Demokrat DPRD Medan Kritisi Revitalisasi Lapangan Merdeka

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

LASSERNEWS.COM – Medan, Fraksi P Demokrat DPRD Kota Medan mengkritisi rencana revitalisasi Lapangan Merdeka yang dinilai akan merugikan pedagang sekitarnya. Fraksi ini mendukung revitalisasi karena anggarannya sudah disetujui di APBD 2022 sebesar Rp 86 miliar lebih di tahun pertama. Tapi Demokrat melihat, pemko belum menyiapkan tempat berjualan para pedagang yang akan direlokasi.

“Memang lokasinya sudah ada, tapi seharusnya disiapkan dulu perpindahan pedagang, begitu mereka pindah sudah bisa langsung berjualan. Mereka jangan diterlantarkan, karena itu akan menimbulkan masalah,” kata Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Medan Burhanuddin Sitepu SH kepada wartawan, Jumat (17/6).

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan akan melakukan revitalisasi terhadap Lapangan Merdeka Medan, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan demikian, masyarakat nantinya benar-benar dapat memanfaatkan fungsi lapangan yang pada zaman Belanda disebut de-Esplanade itu sebagai tempat untuk melewati waktu, seraya menikmati suasana baru yang dihadirkan.

Untuk memulai revitalisasi yang akan direncanakan pada awal Juli mendatang, Pemko Medan terlebih dahulu akan merelokasi sejumlah tenant yang berada di Merdeka Walk (MW) di Taman Lili Suheri yang berlokasi di Jalan Listrik/Palang Merah Medan. Sedangkan pedagang buku akan dipindahkan di Kawasan Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur.

Burhanuddin Sitepu mengatakan, proyek revitalisasi Lapangan Merdeka akan menelan anggaran Rp 400 miliar, anggarannya ditampung di 3 tahun anggaran (multi years). Menurut dia, anggaran yang begitu besar tersebut harus tepat sasaran, revitalisasi harus memperhatikan para dunia usaha dan UMKM yang selama ini menggantungkan hidupnya dari Lapangan Merdeka.

Seharusnya menurut Wakil Ketua DPRD Medan periode 2014-2019 ini, dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya relokasi pedagang sudah dibangun sebelum disuruh pindah. Tapi yang terjadi adalah, pedagang disuruh mengosongkan lokasi tapi tempat berjualan belum disiapkan, masih rencana lokasi saja yang disiapkan.

“Sah-sah saja merevitalisasi Lapangan Merdeka, tapi pemko harus profesional, mau berapa lama lagi pedagang menunggu agar mereka bisa berdagang. Jangan dibiarkan mereka menunggu, karena berjualan adalah mata pencaharian mereka, menghidupi anak dan istri dan biaya sekolah anak-anak dari berjualan,” terangnya.

Selain itu, Demokrat menyinggung tentang janji politik Bobby Nasution pada kampanye terdahulu akan merealisasikan pembangunan Islamic Center di Kawasan Medan Utara. Pada pemerintahan Pemko Medan periode lalu sudah dianggarkan Rp 9 miliar untuk biaya perencanaan. Lokasi sudah direncanakan di Kawasan Martubung, seluas 44 hektar, pembangunan Rusunawa sampai bersedia pindah ke lokasi lain agar luas lahan terpenuhi untuk Islamic Center.

“Pembangunan Islamic Center ini sudah sangat lama diprogramkan Pemko Medan, jauh sebelum ada pemikiran rencana revitalisasi Lapangan Merdeka. Hendaklah janji politik Wali Kota Bobby Nasution direalisasikan untuk Islamic Center, karena itu akan menjadi Ikon Kota Medan dan mendatangkan PAD yang cukup besar. (NS)